Perbandingan Pelaksanaan Pemilu di Indonesia – .:"no.1":.

title

PERBANDINGAN PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESIA

Macam	1. Undang-undang	2. Organisasi Peserta Pemilu	3. Jumlah kursi	4. Lembaga Penyelenggara	5. Asas pemilu	6. Sistem Pemilu	7. Tanggal Pelaksanaan
Pemilu 1955	UU N0. 7 tahun 1953 tentang pemilu	108 parpol, ormas dan perseorangan	DPR = 272 Konstituante = 542	Pemerintah	Umum,berkesamaan, langsung, rahasia dan bebas	Sistem proporsional atau perwakilan berimbang	29 September 1955 15 Desember 1955
Pemilu 1971	UU N0. 15 tahun 1969 tentang pemilu UU N0. 16 tahun 1969 tentang susduk MPR/DPR	10 parpol	DPR = 460 360 dipilih, 25 diangkat dari perseorangan, 75 ABRI MPR = 920	LPU	LUBER	Gabungan sistem distrik dan proporsional	5 Juli 1971
Pemilu 1977, 1982	UU N0. 4 tahun 1975 tentang pemilu UU N0. 5 tahun 1975 tentang susduk MPR/DPR UU N0. 2 tahun 1980 mengganti UU N0. 4 tahun 1975	3 parpol	DPR = 460 MPR = 920	LPU	LUBER	Gabungan sistem distrik dan proporsional	2 Mei 1977 4 Mei 1982
Pemilu 1987,1992,1997	UU N0. 1 tahun 1985 tentang pemilu UU N0. 2 tahun 1985 tentang susduk MPR/DPR UU N0. 5 tahun 1995 mengganti UU N0. 2 tahun 1985	3 parpol	DPR = 500 MPR = 1000 Th. 1997 DPR = 425, ABRI = 75, UD = 149, UG = 100, imbanganMPR = 251	LPU	LUBER	Gabungan sistem distrik dan proporsional 1997 dengan sistem proporsional berdasarkan stelsel daftar	23 April 1987 9 Juni 1992 29 Mei 1997
Pemilu 1999	UU N0. 3 tahun 1999 tentang pemilu UU N0. 4 tahun 1999 tentang susduk MPR/DPR	48 parpol	DPR = 500 MPR = 700 DPR = 462 TNI/Polri = 38 UD = 135 UG = 65	KPU/PPI	LUBER JURDIL	DPR =sistem proporsional terbuka DPD = sistem distrik berwakil banyak	7 Juni 1999
Pemilu 2004	UU N0. 12 tahun 2003 tentang pemilu UU N0. 22 tahun 2003 tentang susduk MPR,DPR,DPRD, dan DPD UU N0. 23 tahun 2003 tentang Pilpres/Wapres	24 parpol	DPR = 550 DPD = 128	KPU	LUBER JURDIL	DPR =sistem proporsional terbuka DPD = sistem distrik berwakil banyak Pilpres dengan suara terbanyak absolut	5 April 2004 5 Juli/20 September 2004
Pemilu 2009	UU N0. 10 tahun 2008 tentang pemilu UU N0. 22 tahun 2003 tentang susduk MPR,DPR,DPRD, dan DPD UU 42/2008 tentang Pemilihan Presiden	38 parpol	DPR = 560 DPD = 132	KPU	LUBER JURDIL	DPR =sistem proporsional terbukaDPD = sistem distrik berwakil banyak Pilpres dengan suara terbanyak absolut	9 April 2009 8 Juli 2009

Secara garis besar pemilu di Indonesia ada 3 berdasarkan masa atau orde di Indonesia, yaitu:

• Orde lama, yaitu pemilu yang dilaksanakan pada tahun 1955. Untuk dua keperluan, yaitu memilih anggota DPR(260 kursi/29 September 1955) dan memilih anggota Dewan Konstituante(520 kursi/15 Desember 1955) dan merupakan pemilu pertama serta pemilu yang menjadi catatan emas sejarah Indonesia.


• Orde baru:
  
  1. Pemilu 1971, pada tahun ini asas jujur dan kebersamaan mulai ditiadakan dan diganti dengan LUBER
  
  
  2. Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997; di tahun-tahun ini, pemilu hanya diikuti oleh 3 partai politik yang merupakan gabungan dari beberapa partai berdasarkan UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Dua partai yang lain adalah PPP dan PDI.
  
  


• Reformasi:
  
  1. Pemilu 1999, peserta Pemilu kali ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, pemilu kali ini diikuti oleh 48 partai. Ini sudah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah partai yang ada dan terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM, yakni 141 partai.
  
  
  2. Pemilu 2004, berlangsung tiga tahap(legislatif/DPR, Presiden/wapres, Presiden/wapres II). Pada pemilu ini, rakyat dapat memilih presiden dan wakil presiden secara langsung.
  
  
  3. Pemilu 2009, undang-undang memberlakukan cara mencentang dengan bolpen setelah sebelumnya beristilah nyoblos
  
  

Selamat membaca (cursor tidak none lagi :)), ini adalah salah satu artikel populer di blog ini, jangan lupa like share or komentar juga baca artikel terbaru dan kunjungi blog terbaru http://sim-energi.blogspot.co.id

PERBANDINGAN PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESIA

Macam	1. Undang-undang	2. Organisasi Peserta Pemilu	3. Jumlah kursi	4. Lembaga Penyelenggara	5. Asas pemilu	6. Sistem Pemilu	7. Tanggal Pelaksanaan
Pemilu 1955	UU N0. 7 tahun 1953 tentang pemilu	108 parpol, ormas dan perseorangan	DPR = 272 Konstituante = 542	Pemerintah	Umum,berkesamaan, langsung, rahasia dan bebas	Sistem proporsional atau perwakilan berimbang	29 September 1955 15 Desember 1955
Pemilu 1971	UU N0. 15 tahun 1969 tentang pemilu UU N0. 16 tahun 1969 tentang susduk MPR/DPR	10 parpol	DPR = 460 360 dipilih, 25 diangkat dari perseorangan, 75 ABRI MPR = 920	LPU	LUBER	Gabungan sistem distrik dan proporsional	5 Juli 1971
Pemilu 1977, 1982	UU N0. 4 tahun 1975 tentang pemilu UU N0. 5 tahun 1975 tentang susduk MPR/DPR UU N0. 2 tahun 1980 mengganti UU N0. 4 tahun 1975	3 parpol	DPR = 460 MPR = 920	LPU	LUBER	Gabungan sistem distrik dan proporsional	2 Mei 1977 4 Mei 1982
Pemilu 1987,1992,1997	UU N0. 1 tahun 1985 tentang pemilu UU N0. 2 tahun 1985 tentang susduk MPR/DPR UU N0. 5 tahun 1995 mengganti UU N0. 2 tahun 1985	3 parpol	DPR = 500 MPR = 1000 Th. 1997 DPR = 425, ABRI = 75, UD = 149, UG = 100, imbanganMPR = 251	LPU	LUBER	Gabungan sistem distrik dan proporsional 1997 dengan sistem proporsional berdasarkan stelsel daftar	23 April 1987 9 Juni 1992 29 Mei 1997
Pemilu 1999	UU N0. 3 tahun 1999 tentang pemilu UU N0. 4 tahun 1999 tentang susduk MPR/DPR	48 parpol	DPR = 500 MPR = 700 DPR = 462 TNI/Polri = 38 UD = 135 UG = 65	KPU/PPI	LUBER JURDIL	DPR =sistem proporsional terbuka DPD = sistem distrik berwakil banyak	7 Juni 1999
Pemilu 2004	UU N0. 12 tahun 2003 tentang pemilu UU N0. 22 tahun 2003 tentang susduk MPR,DPR,DPRD, dan DPD UU N0. 23 tahun 2003 tentang Pilpres/Wapres	24 parpol	DPR = 550 DPD = 128	KPU	LUBER JURDIL	DPR =sistem proporsional terbuka DPD = sistem distrik berwakil banyak Pilpres dengan suara terbanyak absolut	5 April 2004 5 Juli/20 September 2004
Pemilu 2009	UU N0. 10 tahun 2008 tentang pemilu UU N0. 22 tahun 2003 tentang susduk MPR,DPR,DPRD, dan DPD UU 42/2008 tentang Pemilihan Presiden	38 parpol	DPR = 560 DPD = 132	KPU	LUBER JURDIL	DPR =sistem proporsional terbukaDPD = sistem distrik berwakil banyakPilpres dengan suara terbanyak absolut	9 April 2009 8 Juli 2009

Secara garis besar pemilu di Indonesia ada 3 berdasarkan masa atau orde di Indonesia, yaitu:

• Orde lama, yaitu pemilu yang dilaksanakan pada tahun 1955. Untuk dua keperluan, yaitu memilih anggota DPR(260 kursi/29 September 1955) dan memilih anggota Dewan Konstituante(520 kursi/15 Desember 1955) dan merupakan pemilu pertama serta pemilu yang menjadi catatan emas sejarah Indonesia.


• Orde baru:
  
  1. Pemilu 1971, pada tahun ini asas jujur dan kebersamaan mulai ditiadakan dan diganti dengan LUBER
  
  
  2. Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997; di tahun-tahun ini, pemilu hanya diikuti oleh 3 partai politik yang merupakan gabungan dari beberapa partai berdasarkan UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Dua partai yang lain adalah PPP dan PDI.
  
  


• Reformasi:
  
  1. Pemilu 1999, peserta Pemilu kali ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, pemilu kali ini diikuti oleh 48 partai. Ini sudah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah partai yang ada dan terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM, yakni 141 partai.
  
  
  2. Pemilu 2004, berlangsung tiga tahap(legislatif/DPR, Presiden/wapres, Presiden/wapres II). Pada pemilu ini, rakyat dapat memilih presiden dan wakil presiden secara langsung.
  
  
  3. Pemilu 2009, undang-undang memberlakukan cara mencentang dengan bolpen setelah sebelumnya beristilah nyoblos
  
  

-7.716161
110.335426

Source