title
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS
HASANUDDIN
2017
KETENTUAN UMUM
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilihan umum raya, adalah sarana
pelaksanaan kedaulatan anggota KEMAFAR-UH yang berdasarkan AD/ART.
2. Pemilihan Umum diselenggarakan secara demokrasi dengan mengadakan
pemberian dan pemungutan suara untuk memilih ketua MAPERWA KEMAFAR-
UH dan presiden BEM KEMAFAR-UH.
3. Pemilih ialah Anggota biasa KEMAFAR-UH yang terdiri dari mahasiswa S1
Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin yang berkewarganegaraan Indonesia dan
terdaftar pada bagian akademik, yang keanggotaannya telah ditetapkan oleh
MAPERWA KEMAFAR-UH.
4. Penyelenggara pemilihan umum di lingkup KEMAFAR-UH adalah Komisi
Pemilihan Umum disingkat KPU.
5. Ketentuan tentang KPU yang tidak diatur dalam Undang-Undang ini diatur dalam
Undang-Undang KPU.
6. Format penilaian adalah hasil penjabaran dari materi uji kelayakan dan kepatutan
yang akan disusun oleh tim panelis
BAB I
ASAS DAN SIFAT
Pasal 1
Asas
Pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
Pasal 2
Sifat
Pemilihan umum KEMAFAR-UH bersifat mandiri.
BAB II
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Pasal 3
KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Raya yang legal di
KEMAFAR-UH
BAB III
HAK PILIH
Pasal 4
Hak Memilih
1. Pemilih pada pemilihan umum ialah anggota biasa KEMAFAR-UH.
2. Penetapan pemilih pada pemilihan umum berdasarkan database MAPERWA
KEMAFAR-UH.
3. Daftar pemilih pada Pemilihan Umum akan ditampilkan oleh KPU dalam papan
pengumuman yang telah diverifikasi selambat-lambatnya 3 hari sebelum
pemilihan.
Pasal 5
Hak Dipilih
Setiap anggota biasa KEMAFAR-UH berhak dipilih sebagai calon kandidat ketua
MAPERWA KEMAFAR-UH dan calon kandidat presiden BEM KEMAFAR-UH
apabila telah memenuhi kriteria kandidat.
BAB IV
KRITERIA CALON KANDIDAT
Pasal 6
Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MAPERWA)
Kriteria calon kandidat ketua MAPERWA KEMAFAR-UH :
1. Terdaftar sebagai mahasiswa Strata 1 Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin
pada semester yang berjalan.
2. Telah melalui jenjang pengaderan keanggotaan KEMAFAR-UH yang dibuktikan
dengan sertifikat atau keterangan lain yang menyebutkan keikutsertaannya.
3. Telah melalui Latihan Kader tingkat menengah yang dibuktikan dengan sertifikat
atau surat keterangan lainnya.
4. Pernah terlibat dalam kepengurusan dan/atau kepanitiaan dalam lingkup
KEMAFAR-UH yang dibuktikan dengan sertifikat atau keterangan lain yang
menyebutkan keikut sertaannya.
5. Standar IPK minimal 3,00 dibuktikan dengan transkrip nilai.
Pasal 7
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
Kriteria calon kandidat presiden BEM KEMAFAR-UH :
1. Terdaftar sebagai mahasiswa Strata1 Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin
pada semester yang berjalan
2. Telah melalui jenjang pengaderan keanggotaan KEMAFAR-UH yang dibuktikan
dengan sertifikat atau keterangan lain yang menyebutkan keikutsertaannya
3. Telah melalui Latihan Kader tingkat menengah yang dibuktikan dengan sertifikat
atau surat keterangan lainnya.
4. Pernah terlibat dalam kepengurusan dan/atau kepanitiaan dalam lingkup
KEMAFAR-UH yang dibuktikan dengan sertifikat atau keterangan lain yang
menyebutkan keikutsertaannya.
5. Standar IPK minimal 3,00 dibuktikan dengan transkrip nilai.
BAB V
TAHAPAN PEMILIHAN UMUM
Pasal 8
Tahapan Pemilihan Umum
1. Calon kandidat ketua MAPERWA KEMAFAR-UH dan calon kandidat presiden
BEM KEMAFAR-UH mengisi daftar isian pencalonan dengan menyertakan segala
persyaratan yang diperlukan sebagai lampiran dengan waktu yang telah ditentukan
oleh KPU
2. KPU melakukan verifikasi berkas calon kandidat ketua MAPERWA KEMAFAR-
UH dan calon kandidat presiden BEM KEMAFAR-UH
3. Penetapan anggota KEMAFAR-UH yang dianggap cakap oleh KPU untuk
melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada calon kandidat ketua MAPERWA
KEMAFAR-UH dan calon kandidat presiden BEM KEMAFAR-UH yang disahkan
oleh presidium kongres
4. Penetapan dan pengumuman kandidat ketua MAPERWA KEMAFAR-UH dan
kandidat presiden BEM KEMAFAR-UH
5. Kampanye pemilihan umum
6. Pemaparan Visi, Misi dan debat kandidat ketua MAPERWA KEMAFAR-UH dan
kandidat presiden BEM KEMAFAR-UH
7. Pemungutan dan perhitungan suara
8. Pengumuman dan penyerahan berkas hasil pemilihan umum kepada presidium
KONGRES KEMAFAR-UH sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU.
BAB VI
UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
Pasal 9
Umum
1. Uji kelayakan dan kepatutan adalah proses penyaringan calon kandidat ketua
MAPERWA KEMAFAR-UH dan calon kandidat presiden BEM KEMAFAR-UH
dengan cara melakukan penilaian terhadap pemahaman dan kompetensi yang
dimiliki
2. Proses sebagaimana yang disebutkan pada poin 1 dilakukan oleh tim Panelis
Pasal 10
Calon Kandidat
1. Calon kandidat adalah seseorang yang telah melewati verifikasi berkas dari KPU
2. Calon kandidat wajib membawa segala sesuatu yang diperlukan pada saat uji
kelayakan dan kepatutan
Pasal 11
Panelis
1. Tim panelis adalah perangkat yang dibentuk dan disahkan oleh KPU
2. Tim panelis bertanggungjawab kepada KPU
3. Tim panelis berjumlah sembilan orang yang terdiri dari:
a. Presiden BEM KEMAFAR-UH demisioner
b. Ketua MAPERWA KEMAFAR-UH demisioner
c. Anggota luar biasa yang dianggap cakap
d. Anggota biasa yang dianggap cakap
e. Perwakilan KPU yang dianggap cakap
4. Susunan keanggotaan tim panelis terdiri atas:
a. Ketua merangkap anggota
b. Sekretaris merangkap anggota
c. Tujuh orang anggota
5. Ketua dan sekretaris tim panelis dipilih dari dan oleh anggota panelis
6. Tim panelis yang terpilih tidak diberi hak memilih
Pasal 12
Materi
1. Materi uji kelayakan dan kepatutan, meliputi:
a. Visi misi
b. Uji kualitas
c. Uji kepribadian
2. Materi uji kelayakan dan kepatutan yang tercantum pada ayat 1 akan dijabarkan
dan dituangkan dalam bentuk format penilaian
Pasal 13
Mekanisme
Mekanisme uji kelayakan dan kepatutan akan diatur selanjutnya pada Term of Reference
(TOR) yang disusun oleh KPU
Pasal 14
Hasil
1. Pengambilan keputusan dilakukan oleh tim panelis secara musyawarah untuk
mufakat dan bersifat tertutup
2. Bila poin 1 tidak tercapai, maka pengambilan keputusan berdasarkan nilai standar
yang telah ditetapkan pada format penilaian
3. Hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah ditetapkan oleh tim panelis
diserahkan kepada KPU selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah uji kelayakan dan
kepatutan dilaksanakan
BAB VII
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
Pasal 15
Tata cara kampanye pemilihan umum
1. Dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum, kandidat dalam Pemilihan
Umum mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan sederajat yaitu mempunyai
kedudukan, kebebasan, kesempatan, perlakuan dan pelayanan yang sama dalam
melaksanakan kampanye serta mempunyai kewajiban yang sama untuk menaati
aturan/ketetapan yang berlaku.
2. Dalam kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam poin 1 seluruh
anggota KEMAFAR-UH mempunyai kesempatan dan kebebasan untuk menghadiri
kampanye pemilu dengan memperhatikan aturan yang berlaku.
Pasal 16
Adab kampanye pemilihan umum
1. Setiap kandidat dalam melaksanakan kampanye
Pemilihan Umum bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan, dan ketertiban
jalannya kampanye Pemilihan Umum
2. Semua pihak yang terlibat dalam kampanye Pemilihan
Umum berkewajiban untuk memelihara persatuan dan kesatuan mahasiswa sesuai
dengan moralitas, idealitas, dan etika mahasiswa demi terwujudnya keamanan,
ketertiban, serta kepentingan umum
Pasal 17
Larangan dalam Kampanye
Dalam kampanye Pemilihan Umum dilarang:
1. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, serta kandidat yang lain.
2. Menghasut dan mengadu domba kelompok-kelompok mahasiswa.
3. Mengganggu ketertiban umum.
4. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau penganjuran kekerasan pada
seseorang atau kelompok mahasiswa yang lain.
5. Merusak sarana kampanye dan gedung Universitas Hasanuddin.
6. Membawa senjata tajam atau barang lain yang membahayakan jiwa manusia.
7. Membawa nama organisasi eksternal dan internal.
8. Melakukan kampanye hitam dan kampanye negatif.
BAB VIII
DEBAT KANDIDAT
Pasal 18
Umum
1. Debat kadidat adalah ajang mengomunikasikan pikiran, gagasan, visi dan misi
kandidat yang bertujuan untuk memberikan pencerdasan politik kepada anggota
KEMAFAR-UH.
2. Debat kandidat bersifat terbuka bagi seluruh Anggota KEMAFAR-UH.
Pasal 19
Perangkat
Perangkat debat kandidat terdiri atas:
1. Kandidat ketua MAPERWA KEMAFAR-UH atau presiden BEM KEMAFAR-UH
2. Promotor
3. Peserta
4. Tamu undangan
5. Perangkat lain yang dianggap perlu
Pasal 20
Mekanisme
Mekanisme debat kandidat selanjutnya akan diatur dalam TOR (Term of Reference)
KPU
BAB IX
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 21
1. KPU menetapkan jumlah dan letak TPS sedemikian rupa, sehingga pemungutan
suara dapat dilaksanakan secara mudah dan lancar.
2. Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada poin 1 ditentukan di
tempat strategis, di Lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin, dan
dapat dijangkau dengan mudah serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan
suaranya secara bebas.
3. Penanggung jawab untuk tiap-tiap TPS adalah anggota KPU yang dimandatkan
untuk itu
BAB X
SURAT SUARA
Pasal 22
1. Untuk keperluan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum dibuat surat suara
yang telah dilegalisir oleh KPU.
2. Jumlah surat suara untuk Pemilihan Umum adalah sama dengan jumlah anggota
KEMAFAR-UH terdaftar yang memiliki hak pilih dan terdaftar di KPU ditambah
3% dari jumlah pemilih.
BAB XI
SYARAT SAHNYA SURAT SUARA DAN SUARA
Pasal 23
1. Surat suara dinyatakan sah apabila menggunakan surat suara yang telah
dilegalisir oleh komisi Pemilihan Umum.
2. Surat suara yang cacat sebelum digunakan berhak diminta penggantian.
3. Pemilihan dilakukan dengan mencoblos gambar atau nomor kandidat pada surat
suara.
4. Dalam mencoblos gambar atau nomor kandidat tidak keluar dari kotak gambar
atau kotak nomor.
5. Mencoblos lebih dari satu gambar dinyatakan tidak sah.
6. Pemilih hanya dapat menggunakan hak pilihnya satu kali dengan pengecekan
nama oleh Komisi Pemilihan Umum
7. Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya menggunakan kartu mahasiswa dan
atau kartu yang menegaskan kesesuaian datanya dengan data yang dimiliki KPU
BAB XII
SAKSI, PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN MEKANISME PENGAJUAN
KEBERATAN
Pasal 24
Saksi
1. Saksi adalah anggota KEMAFAR-UH yang diberikan mandat oleh kandidat
dalam Pemilihan Umum.
2. Kandidat wajib mengirimkan saksi dalam pemilihan umum maksimal 3 (tiga)
orang
3. Apabila salah satu saksi yang dimandatkan berhalangan hadir, dapat digantikan
oleh saksi lain yang dimandatkan.
4. Para saksi setiap kandidat peserta Pemilihan Umum berhak hadir untuk
mengikuti jalannya pemungutan dan penghitungan suara oleh KPU.
5. Saksi setiap kandidat peserta Pemilihan Umum harus membawa surat mandat dan
menyerahkannya ke KPU.
Pasal 25
Pemungutan Suara
Pemungutan suara dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut mulai pukul 09.00 WITA dan
berakhir pukul 16.00 WITA
Pasal 26
Penghitungan Suara
1. Penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum dilaksanakan segera setelah
waktu pemungutan suara berakhir.
2. Tempat penghitungan suara ditentukan oleh KPU.
3. Setelah penghitungan suara di TPS selesai, KPU membuat berita acara dan
tabulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPU serta para
saksi setiap kandidat yang hadir.
4. KPU wajib memberikan satu lembar berita acara dan tabulasi Hasil Penghitungan
Suara di TPS kepada saksi utusan dari kandidat ketua MAPERWA KEMAFAR-UH
dan kandidat presiden BEM KEMAFAR-UH yang hadir.
Pasal 27
Mekanisme Pengajuan Keberatan
1. Keberatan yang diajukan oleh saksi kandidat yang hadir terhadap jalannya
penghitungan suara tidak menghalangi proses pelaksanaan Pemilihan Umum.
2. Dalam hal menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh saksi kandidat, KPU
seketika itu juga harus melakukan klarifikasi.
BAB XIII
SANKSI
Pasal 28
Kewenangan untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran pasal 17 dan 27
ditentukan di dalam kongres.
BAB XIV
PENETAPAN HASIL
Pasal 29
1. KPU menetapkan hasil pemilihan umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah
penghitungan suara selesai.
2. KPU menyerahkan hasil pemilihan umum kepada presidium untuk disahkan dan
ditetapkan di dalam kongres.
BAB XV
PENUTUP
Pasal 30
Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang ini akan diatur kemudian dalam
kongres.
Source
No comments:
Post a Comment